TEMPAT KAMI MELAPORKAN


Terjemahkan halaman dengan Google

Artikel Publication logo April 20, 2022

6 Primata Endemik Mentawai Semakin Terancam, Bupati Sebut UU Cipta Kerja

Negara:

Penulis:
A man cuts down a tree in Indonesia.
bahasa Indonesia

Pemuda indigenous people Mentawai sedang berjuang mempertahankan hutan terakhir milik mereka di...

author #1 image author #2 image
Berbagai penulis
SECTIONS

Joja siberut atau Presbytis siberu yang termasuk primata endemik Mentawai. Foto oleh Ismael Saumanuk/Ora Swara. Indonesia, 2022.

Dampak UU Cipta Kerja

Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet berdalih maraknya pembukaan hutan di Mentawai sejak akhir 2021 adalah dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mempermudah perizinan. Khusus untuk izin Koperasi Minyak Atsiri, Yudas mengaku dia hanya memberi izin untuk pembukaan kebun di lahan masyarakat di Silabu pada 2019. Ternyata pada 2021, Koperasi Minyak Atsiri mengurus izin PKKNK ke Dinas Kehutanan Sumatera Barat untuk membuka hutan untuk lahan perkebunan atsiri.

“Penebangan hutan itu tanpa sepengetahuan saya karena saya hanya memberi izin untuk kebun atsiri, ternyata berbelok ke menebang hutan,” katanya di Tuapeijat, Sipora pada 12 Maret 2022.


As a nonprofit journalism organization, we depend on your support to fund journalism covering underreported issues around the world. Donate any amount today to become a Pulitzer Center Champion and receive exclusive benefits!


Menurut Yudas, di Kepulauan Mentawai sedang marak pengajuan untuk mendapatkan izin untuk eksploitasi hutan. Tersebar di Pagai, Sipora, Siberut, dan Yudas mengaku tidak tahu asalnya dan tak pernah berikan rekomendasi. "Muncul begitu saja, jangankan rekomendasi, kami dikasih tahu saja tidak. Entah siapa yang punya kewenangan, itu dampak Undang-undang Cipta Kerja,” katanya menunjuk UU yang disahkan DPR RI akhir 2020 secara kontruversial karena menabrak banyak aturan ketatanegaraan itu.

Yudas mengatakan, di Tuapeijat tak jauh dari kantor Bupati juga sudah mulai penebangan hutan untuk hutan hak dari izin yang diberikan Balai Hutan Produksi Wilayah III di Pekanbaru dan rekomendasi dari Sekda Kepulauan Mentawai. Meski terkejut dan menganggap penebangan hutan yang dikelola perusahaan tidak akan menguntungkan masyarakat, Yudas memilih diam. "Sekda mungkin sudah tahu aturannya,” kata dia.

Sekretaris Daerah Kepulauan Mentawai Martinus Dahlan saat dimintai tanggapan melalui pesan whatsaap tentang rekomendasi yang ia berikan untuk izin pengelolaan hutan hak tidak menjawab.

Adapun Ketua Koperasi Minyak Atsiri Mentawai Edison Saleleubaja mengatakan mengurus izin PKKNK pada 2021 karena sudah mendapat rekomendasi izin membangun perkebunan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dia blak blakan membuka hutan alam untuk membuat perkebunan atsiri karena butuh modal untuk membuat perkebunan.

“Kalau berkebun di tanah kosong tidak ada uangnya, kalau tidak mengambil kayu, dari mana saya dapat modalnya, untuk membangun perkebunan atsiri itu setidaknya butuh modal Rp 34 miliar,” kata Edison di Kantor Koperasi Minyak Atsiri Mentawai di Sikakap pada 10 Maret 2022.

RELATED CONTENT