Jejak Korporasi Penyulut Geni

KEBAKARAN
hutan dan lahan di Indonesia kembali meluas pada 2019. Tempo,
Mongabay, Betahita, Malaysiakini, dan
organisasi masyarakat sipil Auriga Nusantara berkolaborasi untuk menelusuri
jejak api di puluhan konsesi kehutanan dan perkebunan sawit.



Analisis citra satelit dan pengecekan lapangan di konsesi tiga perusahaan
menguatkan dugaan keterlibatan korporasi dalam malapetaka yang tahun lalu
membuat ekonomi Indonesia merugi hingga Rp 75 triliun tersebut. Tumpulnya
penegakan hukum dan longgarnya regulasi berpotensi memicu bahala serupa di masa
depan.

 

Liputan ini terselenggara atas kerja sama Pulitzer Center melalui program
Rainforest Journalism Fund.

 

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati sampai empat kali mengucapkan
selamat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, lawan
bicaranya dalam konferensi pers virtual pada Kamis siang, 27 Agustus lalu. Sri
dan Siti dengan bungah mengumumkan kepada awak media bahwa Dewan Dana Iklim
Hijau (Green Climate Fund/GCF), bagian dari Konvensi Kerangka Kerja Perubahan
Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC), telah menyetujui proposal pendanaan
Indonesia.



Sri tak lupa menghaturkan terima kasih setiap kali mengucapkan selamat. Pendanaan
sebesar US$ 103,78 juta itu, kata dia, merupakan bentuk pengakuan dunia
terhadap komitmen Indonesia di bidang pelestarian lingkungan dan kehutanan.
“Semoga apa yang dicapai oleh Ibu Siti dan jajarannya ini memberikan
kepercayaan makin besar bagi masyarakat, yaitu bahwa kita tidak hanya selalu
muncul, headline-nya, waktu kebakaran
hutan,” ucapnya.



Sebelumnya, selama hampir 20 menit Menteri Siti mengawali jumpa pers dengan
menjelaskan alasan GCF menggulirkan dana yang bertujuan membantu negara
berkembang mengurangi emisi gas rumah kaca tersebut. Pendeknya, duit senilai Rp
1,5 triliun itu diberikan atas keberhasilan Indonesia mengurangi emisi setara
dengan 11,2 juta ton karbon dioksida pada 2014-2016 lewat serangkaian program
menekan laju deforestasi dan degradasi hutan. “Pengendalian kebakaran hutan dan
lahan menjadi faktor penting dalam penurunan deforestasi,” tutur Siti.



Dalam paparannya, Siti juga mengklaim pemerintah sudah berhasil meredam
kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang, menurut dia, pertama kali terjadi di
Indonesia pada 1982. Puncaknya terjadi pada 1997-1998 dengan luas area terbakar
mencapai 11,89 juta hektare. “Memang tahun lalu ada sedikit, tapi tahun ini
kita coba kendalikan,” ujar Siti sembari menyebutkan luas area terbakar selama Januari-Juli
2020 hanya 64 ribu hektare.



Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memang akurat. Karhutla
2019 menghanguskan hutan dan lahan seluas 1,65 juta hektare, lebih kecil
dibanding hutan yang terbakar seluas 2,65 juta hektare dalam bencana serupa
pada 2015. Namun yang tak dibicarakan dalam seremoni virtual Kementerian
Keuangan dan KLHK itu adalah pelepasan emisi karbon akibat kebakaran 2019
ternyata sama bahayanya dengan dampak kebakaran lima tahun lalu.



Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), platform pemantauan bumi yang
dikelola Pusat Prakiraan Cuaca Jarak Menengah Eropa (ECMWF), misalnya,
memperkirakan total emisi akibat kebakaran hutan di Indonesia sepanjang 1
Agustus-18 September 2019 setara dengan 360 megaton karbon dioksida. Angka ini
hampir menyamai dampak bencana asap 2015 pada periode yang sama dengan emisi
setara dengan 400 megaton karbon dioksida.



CAMS hakulyakin kebakaran disengaja untuk membuka lahan, khususnya bagi
industri kertas dan sawit. “Terlihat jelas bahwa kebakaran tersebut tidak biasa
dan menimbulkan kekhawatiran yang signifikan,” tutur Mark Parrington, peneliti
senior ECMWF di CAMS, dalam keterangan tertulis, 20 September 2019. “Tingkat
polusi yang sangat tinggi dan persisten di Indonesia tidak diragukan lagi
merupakan ancaman bagi kesehatan manusia, flora, dan fauna.”



Memasuki paruh kedua tahun ini, ancaman lama itu datang lagi. Fire Information
for Resource Management System, platform milik Badan Antariksa Amerika Serikat
(NASA), menangkap titik panas yang jumlahnya kembali meningkat sejak Juni lalu
di wilayah Indonesia. Enam provinsi telah menetapkan status siaga darurat
karhutla setidaknya hingga dua bulan ke depan: Riau, Jambi, Kalimantan Selatan,
Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Siti Nurbaya
tampaknya tak boleh terlalu cepat berpuas diri. 



***



TIGA ekskavator berkelir merah saling memunggungi. Lengan panjangnya berlomba
menggaruk tanah. Satu unit terlihat membersihkan pinggir kanal selebar lapangan
badminton. Dua lainnya, berjarak sekitar 50 meter di utara saluran air yang
memanjang dari timur ke barat, menyisir dua petak tanam yang sudutnya mulai
rapi bergaris-garis.



Petak tanam di konsesi PT Bumi Mekar Hijau (BMH) tersebut berada di wilayah
administrasi Desa Riding, Kecamatan Pangkalan Lapam, Kabupaten Ogan Komering
Ilir, Sumatera Selatan. Tanah hitam kecokelatan bekas garukan terlihat kontras
dengan barisan pohon akasia yang menjulang di kejauhan. Air sisa hujan dua hari
terakhir masih menggenang di penjuru lahan gambut yang cowak-cowak itu.



Pemandangan pada Rabu siang, 20 Mei lalu, itu amat kontras dengan situasi tujuh
bulan sebelumnya. Kala itu, sekitar pekan kedua November 2019, api melalap
ladang BMH di tepi Sungai Sugihan tersebut. Samson Bunyamin, Kepala Desa Riding,
masih ingat betul kepanikan warganya kala itu. Asap mengepul, menyerang
kampungnya. “Angin kencang sekali,” ucapnya.



Jerubu juga menyergap Desa Jerambah Rengas, kampung di sebelah Riding. Muhammad
Syukrie menggambarkan asapnya begitu pekat, putih kehitaman, membubung dari
balik pepohonan. Ketua Kelompok Tani Makmur Sejahtera ini juga pontang-panting.
Bersama anggotanya, Syukrie bersiaga siang-malam, khawatir bara menjalar ke
kebun mereka. “Ketika itu, pemadaman dengan air hampir tidak mungkin. Jadi kami
bikin sekat bakar,” kata Syukrie.



BMH adalah pemasok bahan baku Asia Pulp and Paper (APP), perusahaan bubur
kertas bagian dari kelompok usaha Sinar Mas. Di Ogan Komering Ilir, perseroan
menguasai hutan produksi seluas enam kali luas wilayah DKI Jakarta.



Konsesi perusahaan di wilayah Desa Riding dan Desa Jerambah Rengas merupakan
area produksi bagian utara. Luas blok konsesi ini 193,7 ribu hektare, membujur
dari utara ke selatan, dari Kecamatan Pangkalan Lapam hingga berujung di
Kecamatan Cengal.



Satu blok lain mengiris Desa Gajah Mulya dan Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai
Menang—sekitar 20 kilometer di sebelah selatan Kecamatan Cengal. Blok ini
melintang seluas 57,3 ribu hektare di sisi utara Sungai Way Mesuji, batas
wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung.



Dua blok tersebut memang menjadi fokus perhatian liputan ini. Seperti area di
sekitar Pangkalan Lapam, konsesi BMH di pinggir Sungai Way Mesuji terbakar
hebat pada September-Oktober 2019. Norman—bukan nama sebenarnya—berkisah,
ketika itu helikopter water bomber
tak henti hilir mudik di langit Kecamatan Sungai Menang untuk memadamkan api.
Sewindu lebih bekerja di konsesi BMH, warga Sungai Menang ini mengaku kerap
sesak napas akibat sering menghirup asap.



Dia tak tahu persis dari mana api tahun lalu berasal. Dia hanya bisa
menduga-duga itu ulah masyarakat. “Ada yang buang rokok saat memancing, atau
mereka bakar semak buat cari kayu. Macam-macam,” tuturnya.



Namun analisis atas citra satelit menghasilkan dugaan berbeda. Sensor pendeteksi
titik panas (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite dan Moderate Resolution
Imaging Spectroradiometer) mencatat empat titik panas atau hotspot muncul pertama kali dari wilayah konsesi BMH di koordinat
105.60354, -3.88019, wilayah Desa Gajah Mulya, pada 11 September 2019. Dalam
tiga hari berikutnya, jumlah hotspot
bertambah banyak ke arah utara hingga meluber ke luar konsesi.



Titik panas di sebelah barat, dekat Desa Gajah Mati, juga muncul pertama kali
pada akhir September 2019 dari area konsesi perusahaan, tepatnya di koordinat
105.5217, -3.8708. Titik sinyal kebakaran ini meluas dan merembet ke utara
hingga akhir Oktober 2019. Peta konsesi PT Bumi Mekar Hijau bak kanvas penuh
polkadot merah ketika ditampalkan dengan sebaran titik panas periode
September-November 2019.



Citra satelit Sentinel-2 pada 9 November 2019 menunjukkan gambaran yang lebih
mencekam. Konsesi BMH di wilayah Desa Gajah Mulya dan Desa Gajah Mati itu
berubah wajah. Lahan yang tadinya tampak hijau menjadi hitam kecokelatan.



Menurut ahli forensik kebakaran hutan dan lahan Bambang Hero Saharjo, analisis hotspot merupakan salah satu
instrumen untuk membuktikan asal api. Munculnya hotspot pertama kali di area konsesi kerap menjadi alat bukti dalam
perkara karhutla yang menjerat korporasi. “Biasanya akan terlihat hotspot itu muncul bersamaan dengan
kegiatan pembukaan lahan oleh perusahaan,” kata Bambang Hero, yang kerap
menjadi saksi ahli kasus karhutla. “Ini bukti yang tak terbantahkan.”



Pagi itu, Senin, 24 Agustus lalu, tepat di batas konsesi BMH dalam area
Desa Gajah Mati, Norman menunjukkan lokasi kebakaran pertengahan tahun lalu.
“Di balik situ kanal-kanalnya baru dibangun, sekitar 500 meter dari sini,”
ujarnya sambil menunjuk rerimbunan pohon gelam. “Harus dibikin kanal untuk
mengeringkan lahan. Kalau enggak, banjir. Akasia lawannya cuma api dan air.”



***



BUKAN sekali itu saja area konsesi PT Bumi Mekar Hijau terbakar. Perseroan
ini juga terjerat perkara karhutla pada 2014-2015 hingga dihukum membayar
ganti rugi Rp 78,5 miliar—jauh dari nilai gugatan perdata sebesar Rp 7,8
triliun yang diajukan KLHK. Kala itu, Kepolisian RI sebenarnya sempat hendak
menjerat perusahaan dengan pidana korporasi dalam kasus yang sama. Namun
penyidikan yang sempat diumumkan ke awak media lima tahun lalu tersebut menguap
tak jelas kelanjutannya.



Chief Sustainability Officer APP Sinar Mas Elim Sritaba menegaskan,
perusahaannya menanggapi dengan serius isu karhutla di semua wilayah
operasional unit bisnis dan pemasok. Berkaca pada kasus 2015, kata dia, APP
Sinar Mas mengembangkan sistem penanggulangan kebakaran hutan terintegrasi.
“Kebijakan konservasi hutan kami mewajibkan, antara lain, semua unit bisnis dan
mitra pemasok kami tidak membuka lahan dengan cara dibakar,” tutur Elim dalam
jawaban tertulis, Kamis, 10 September lalu.



Namun temuan investigasi ini mengindikasikan hal sebaliknya. Pembukaan
lahan diduga tengah berlangsung beberapa saat sebelum api membakar konsesi BMH
di sekitar Desa Gajah Mulya dan Desa Gajah Mati. Titik panas pertama juga berada
di sekitar lahan yang diduga sedang disiapkan untuk penanaman baru.



Dugaan adanya pembukaan lahan itu terlihat dari penampakan kanal-kanal dan blok
tanam baru yang terekam citra satelit sepanjang Juni-Agustus 2019. Kanal itu
ditengarai dibangun secara bertahap sepanjang lebih dari 11 kilometer dari
timur ke barat, membelah wilayah Desa Gajah Mulya, lalu Desa Gajah Mati.
Sebelumnya, pada Mei 2019, citra satelit masih merekam wajah area
ini hijau polos tanpa bopeng.



Jika ditampalkan dengan peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) 2017, kanal
sepanjang 2,8 kilometer yang dibangun paling akhir di sisi barat juga
terindikasi membelah kawasan gambut lindung KHG Sungai Beberi-Sungai Way
Mesuji. Padahal, sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, wilayah lindung
gambut semestinya hanya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, ilmu
pengetahuan, pendidikan, dan jasa lingkungan. Pasal 26 regulasi yang sama juga
melarang pembukaan lahan baru dan saluran drainase di gambut lindung.



Citra satelit itu cocok dengan pernyataan Norman tentang pembangunan
kanal oleh BMH untuk mengeringkan lahan. Penelusuran dengan kamera tersembunyi
di pesawat nirawak pada akhir Agustus lalu juga dengan jelas menunjukkan
wajah teranyar konsesi BMH di wilayah Sungai Menang.



Dari foto-foto udara itu terlihat hitamnya lahan yang terbakar tahun lalu
sudah berganti dengan petak-petak tanam yang dibatasi kanal-kanal dengan lebar
sekitar 9 meter. Jaringan kanal ini menjulur dari barat ke timur, berbelok ke
kiri dan kanan, membentuk lambang petir raksasa.



Sejumlah blok tanam di sepanjang tepian kanal utama juga mulai tampak
bergaris-garis, tanda sedang disiapkan untuk penanaman. Di sisi timur, masih di
jaringan kanal baru yang sama, blok dan petak tanam serupa telah dipenuhi
barisan akasia. “Cepat saja mengerjakannya. Perusahaan punya ekskavator
banyak,” ucap Norman.



Sayangnya, ketika hendak dimintai konfirmasi, kantor PT Bumi Mekar Hijau di
Jalan R. Soekamto, Kompleks PTC Nomor I/62, Palembang, Jumat, 4 September lalu,
tampak lengang. Kantor yang berlokasi di sebuah kompleks ruko itu
tertutup rapat. Seorang pekerja perusahaan lain yang berkantor di kompleks yang
sama menyebutkan BMH telah pindah beberapa bulan lalu.



Elim Sritaba menolak  ditemui langsung. Dia memilih
menanggapi permohonan konfirmasi secara tertulis.
Sayangnya, Elim tak merespons semua pertanyaan dengan
detail. Pertanyaan tentang munculnya api di konsesi BMH, misalnya, tak
dijawab lugas. Elim hanya mengatakan karhutla dan penanganannya merupakan isu
yang kompleks. “Meskipun kami tidak membuka lahan dengan cara dibakar,
berdasarkan pengalaman kami, tidak tertutup kemungkinan munculnya hotspot atau menjalarnya api di wilayah
operasional kami,” ujarnya.



Ihwal kanal dan blok tanam baru yang diduga membelah gambut lindung,
Elim juga tak menjawab tegas. Menurut dia, para pemasok kayu APP Sinar Mas
telah menyerahkan peta gambut berdasarkan hasil pemetaan light detection and ranging dan menyurvei kedalaman gambut di area
konsesi masing-masing. Para pemasok itu, kata dia, menerima rencana kerja
usaha (RKU) dengan revisi peta fungsi ekosistem gambut yang telah disetujui
pemerintah. “RKU revisi ini menjadi acuan para pemasok APP dalam melakukan
aktivitas di area konsesinya.”



***



PT Bumi Mekar Hijau hanya satu dari ratusan perusahaan kehutanan dan perkebunan
sawit yang lahannya diduga terbakar tahun lalu. Sedikitnya ada 454 konsesi
yang terindikasi terbakar. PT Kalimantan Prima Agro Mandiri (KPAM) dan PT Kumai
Sentosa (KS) masuk daftar tersebut.



Lahan KPAM di Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat,
diduga terbakar hebat sekitar September 2019. Romanus Soekarno, 37 tahun, warga
Desa Jambi, Kecamatan Manis Mata, menyaksikan sendiri kobaran api kala itu.
Ketua Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Jambi ini sedang berpatroli mengendarai
sepeda motor ketika seorang anggota organisasinya menelepon dan mengabarkan
soal kebakaran di sisi timur Sungai Berais. Sungai ini membelah konsesi KPAM
dan menjadi area dengan nilai konservasi tinggi (high conservation value/HCV) yang saban hari dipantau oleh MPA Desa
Jambi.



Menurut Karno—panggilan Romanus Soekarno—semua anggota MPA berupaya memadamkan
api yang mulai merambat ke area HCV tersebut. “Tapi tinggi api lebih dari 10
meter. Kami hanya bisa pasrah,” ucapnya ketika ditemui pada akhir Agustus
lalu. Pegawai perusahaan, dia menambahkan, juga dikerahkan dari kantor yang
berlokasi di sisi utara area terbakar.



Pada masa-masa kebakaran itu, malam hari menjadi pemandangan tak terlupakan
bagi Madi, anggota MPA Desa Jambi. “Apinya merah sekali,” tuturnya.



Pengalaman buruk juga membekas di ingatan Maria Septiana, istri Karno. Dia
harus menyewa perahu cepat, berlayar selama 20 menit menyusuri Sungai Jelai,
untuk mendatangi dokter terdekat di Kecamatan Sukamara. Putrinya yang kedua
mengalami sesak napas gara-gara terpapar asap. “Dia tidak bisa mengeluarkan
suara,” kata Maria.  



Seperti halnya Bumi Mekar Hijau, KPAM ditengarai tengah membuka lahan untuk
area penanaman baru ketika api tersebut berkobar. Citra satelit pada 14
September 2019 menguatkan dugaan ini. Petak-petak kebun yang dua bulan
sebelumnya tak ada ketika itu mulai berjajar rapi di bagian selatan konsesi.
Pada periode itu, blok tanam baru ini masih terpisah dari blok tanam lama yang
diduga dibuka pada 2018. Lahan di antara dua kebun itulah yang tergambar bak
kawah, dengan lidah api menjulur ke angkasa, sepekan kemudian.



Pada akhir Agustus lalu, pemandangan di area konsesi KPAM sudah jauh berbeda.
Bekas kobaran api tak ada lagi di lahan yang sama. Lahan kosong yang tadinya
terbakar berubah menjadi petak tanam baru. Sawit-sawit muda berderet di
atasnya. Di petak lain, ajir atau
kayu pancang penanda rencana penanaman juga telah berbaris rapi. Dua truk penuh
sawit muda tampak menuju lokasi tersebut.  



Carl Dagenhart, Head of Stakeholder Engagement IOI Corporation Berhad, induk
perusahaan KPAM, berjanji memberikan jawaban tertulis untuk merespons
permohonan wawancara dan konfirmasi tentang kebakaran di konsesi KPAM pada
2019. “Kami sedang mengumpulkan informasi yang relevan,” ujar Dagenhart lewat
surat elektronik, 10 September lalu. Namun, hingga Sabtu sore, 12 September lalu, jawaban
yang dijanjikan tak kunjung tiba.



***



TAK mudah pergi ke Desa Sungai Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin
Barat, Kalimantan Tengah. Perlu empat jam pelayaran dengan perahu kelotok
sewaan dari pesisir Teluk Kumai untuk sampai ke desa yang dikelilingi Taman
Nasional Tanjung Puting itu. Tak ada sarana transportasi laut reguler di sana.



Pada Ahad siang, 9 Agustus lalu, suasana Desa Sungai Cabang jauh berbeda
dibanding setahun lalu. Di belakang kampung ini membentang kebun sawit seluas
11.890 hektare milik PT Kumai Sentosa. Setahun lalu, sekitar Agustus 2019, api
membara hingga diduga menghanguskan lebih dari separuh luas konsesi perusahaan.



Indirayanto, warga Sungai Cabang, tak ingat persis kapan api bermula. Yang
jelas, kala itu warga Sungai Cabang tengah berbaur dengan karyawan perusahaan
dalam pertandingan voli untuk perayaan peringatan Kemerdekaan Indonesia.
Seketika perlombaan buyar. Manajemen Kumai Sentosa memanggil semua karyawannya
untuk memadamkan api di lahan perusahaan.



Sejak itu, ucap Indirayanto, situasi menjadi genting. Api menjalar cepat,
menerjang kebun pisang, kelapa, jengkol, sengon, jabon, hingga karet milik
masyarakat yang memanjang 11 kilometer hanya dalam hitungan hari. “Biasanya
tidak selejang itu. Tidak habis kebun. Yang ini habis,” tutur pria 40 tahun
tersebut.



Seorang warga Sungai Cabang yang enggan disebutkan namanya membenarkan cerita
Indirayanto. Kala itu dia masih bekerja sebagai buruh harian di Kumai Sentosa
sehingga ikut dalam rombongan yang dikerahkan perusahaan untuk pemadaman.
Menurut dia, peralatan yang tersedia tak memadai untuk melawan kobaran api.
“Saat memadamkan, (mesin) Robin pecah. Ada juga yang ikut terbakar,” katanya.
“Kami pulang, motor seperti berjalan di atas api. Sebulan memadamkan, saya
berhenti kerja.”



Analisis citra satelit menemukan hotspot
pertama kali muncul secara bersamaan pada 21 Agustus 2019 di luar dan di dalam
area perusahaan. Titik panas di luar konsesi ini berada di kawasan taman
nasional. Namun jarak kedua hotspot
ini sekitar 5,5 kilometer.



Lahan di konsesi Kumai Sentosa diduga baru dibuka secara masif sebelum
kebakaran, termasuk berupa pembangunan kanal. Hotspot di konsesi perusahaan bahkan pertama kali muncul di kanal
yang ditengarai baru selesai digaruk pada pekan ketiga Juni 2019. Yang menarik,
10 titik panas pertama ini muncul berbaris dua banjar dengan jarak beraturan.



Kanal baru itu menambah panjang jaringan kanal yang terbangun sejak 2018. Jika
ditampalkan dengan peta Kesatuan Hidrologis Gambut 2017, terlihat jelas saluran
air yang memanjang dari utara ke selatan ini mencabik fungsi lindung KHG Sungai
Buluh Besar. Kini lokasi itu sudah ditanami. Sawit-sawit muda mulai tertancap
di sejumlah blok tanam. Di sisi barat, kanal selebar 10 meter menjadi batas
area konsesi dan taman nasional.



Hingga laporan ini diturunkan, manajemen Kumai Sentosa tak merespons surat
permohonan wawancara. Surat yang dikirim ke kantor perseroan di Jalan Raya
Sungai Tendang, Kumai, Kotawaringin Barat, pada Rabu, 9 September lalu, tak
berbalas. Kantor itu hanya berupa rumah, tanpa plang perusahaan, yang berdiri
di atas tanah lapang. Deretan ekskavator hijau terparkir di depannya.  



Kepada awak media, Rabu, 12 Agustus lalu, kuasa hukum Kumai Sentosa,
Tahmijudin, menyatakan kliennya akan kooperatif menghadapi perkara pidana
karhutla yang akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun,
Kotawaringin Barat. “Nanti kita lihat fakta-fakta persidangan,” ucapnya.



Nasib Kumai Sentosa memang berbeda dengan Bumi Mekar Hijau dan Kalimantan Prima
Agro Mandiri. Areanya sama-sama diduga terbakar hebat pada 2019, tapi hanya
Kumai yang diseret ke meja hijau. Dua perusahaan lain yang terafiliasi dengan
raksasa kertas dan sawit itu seolah-olah tak tersentuh. Sampai laporan ini
diterbitkan, tak satu pun pejabat di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK yang bersedia diwawancarai.



***



#BOKS



TIM KOLABORASI



Penanggung jawab: Wahyu Dhyatmika (Tempo)

Kepala proyek: Agoeng Wijaya (Tempo)

Penulis dan penyumbang bahan: Agoeng
Wijaya, Agung Sedayu, Ibrahim Arsyad, Aseanty Widaningsih Pahlevi, Aisha
Shaidra (Tempo); Kennial Laia (Betahita); Lusia Arumingtyas, Budi
Baskoro (Mongabay); Aidila Razak, Koh
Jun Lin (Malaysiakini)

Tim multimedia: Krisna Adhi
Pradipta, Harfin Naqsyabandy, Harry Amijaya (Tempo)

Tim analisis data: Dedi Pratama
Sukmara, Yustinus Seno, Sesil Maharani, Hafid Azi Darma (Auriga Nusantara);
Agoeng Wijaya (Tempo); Koh Jun Lin (Malaysiakini)