Pemulihan Ekosistem Kolaboratif: Jalan Tengah Konflik Pemanfaatan Ruang di Hutan TNBNW (Bagian 2)

Mengupayakan hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone menjadi rumah bersama: Bagi manusia serta beraneka ragam flora dan fauna yang bergantung hidup di dalamnya.

Sebelum matahari beranjak naik, pukul 04.30, kami akhirnya tiba di tempat pemantauan burung maleo (Macrochepalon maleo) di Sanctuary Maleo, Tambun, wilayah TNBNW di Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow. Untuk menuju tempat pemantauan, kami harus melangkah dengan hati-hati agar tidak menginjak lubang-lubang yang berisi telur maleo.

Saya ditemani Max W. Lela, Kepala Resort Dumoga Timur Balai TNBNW. Tempat pemantauan itu berupa pondong yang sekelilingnya ditutup jaring berwarna hitam. Bicara pun harus berbisik-bisik, agar tidak mengganggu Maleo yang akan datang bertelur.

Suara kepakan-kepakan sayap mulai terdengar, beberapa maleo mendarat di sekitar kami. Burung eksotis itu punya suara khas—seperti suara robot—yang biasanya dilakukan untuk memanggil pasangannya.

---

Sebagai organisasi jurnalisme nirlaba, kami mengandalkan dukungan Anda untuk mendanai liputan isu-isu yang kurang diberitakan di seluruh dunia. Berdonasi sesuai kemampuan Anda hari ini, jadilah Pulitzer Center Champion dan dapatkan manfaat eksklusif!

---

Sepasang maleo dewasa nampak sedang menggali tanah, membuat lubang peneluran baru. Uniknya, keduanya terlihat berbagi tugas. Ketika sang jantan sedang menggali tanah, sang betina yang mengawasi, begitu juga sebaliknya. Cahaya matahari mulai menerangi lokasi yang sebelumnya gelap gulita ini, kawanan maleo mulai beranjak terbang, dan itu pertanda kami sudah bisa keluar dari tempat pemantauan.

Aktivitas pemantauan ini rutin dilakukan Max, bertahun-tahun. Dia bahkan sudah hafal betul seluk beluk maleo lantaran intens memantau. Lantas, mengapa perlu pemantauan maleo di hutan habitat mereka sendiri? Sebab, kata Max, yang saat ini mengancam maleo bukan lagi predator alami mereka seperti biawak, ular dan lain sebagainya, melainkan spesies yang memiliki daya ancam yang lebih besar: Manusia.

“Kalau kita kalah cepat (di tempat peneluran), habis sudah burung-burung ini dan telur-telurnya. Mereka memburu menggunakan senjata,” ujar Max.

Tak heran memang, karena lokasi peneluran maleo ini berjarak tak jauh dari pemukiman warga. Menurut Max, perburuan maleo ini sudah berlangsung sejak dulu, warga sudah menganggap itu sebuah kebiasaan.

“Biasanya untuk mereka (makan), ada juga yang dijual. Meskipun sekarang memang sudah tidak semasif dulu. Itulah makanya dilakukan pemantauan dan sosialisasi terus menerus kalau burung ini dilindungi,” terang Max.

Maleo masuk daftar merah lembaga internasional untuk konservasi alam (IUCN). Spesies ini merupakan salah satu burung yang terancam punah (Critically Endangered) lantaran masifnya perburuan dan hilangnya habitat. Populasi maleo berkurang setidaknya 90% sejak tahun 1950-an.

Maleo adalah buruk endemik Sulawesi, paling banyak ditemui di Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Salah satu populasi terbesar burung ini ada di hutan hujan wilayah TNBNW. Dari tahun ke tahun, jumlahnya kian merosot lantaran pembukaan lahan pertanian, perburuan, penebangan liar dan aktivitas-aktivitas lainnya yang turut memusnahkan burung indah tersebut.

Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dengan luas 282.098,93 hektare merupakan kawasan konservasi darat terluas di Sulawesi. Kawasan hutan TNBNW terletak pada kawasan Wallacea, yaitu perpaduan antara kawasan Oriental dengan kawasan Australasia. Berada pada kawasan Wallacea, menjadikan TNBNW memiliki kekayaan keragaman hayati yang sangat tinggi, baik satwa maupun tumbuhan.

Dari data keanekaragaman hayati yang dipublikasi TNBNW tahun 2020, ada ribuan spesies yang menjadikan hutan ini sebagai rumah: 206 jenis burung, 39% di antaranya endemik Sulawesi dan 10% terancam punah secara global; 21 jenis mamalia, 15 di antaranya terancam punah, 40 jenis reptil; 13 jenis amfibi; 25 jenis ikan air tawar; dan 534 jenis tumbuhan termasuk vegetasi hutan.

Pengelolaan Berbasis Tapak

Secara administratif, TNBNW terbentang di dua provinsi: Gorontalo dan Sulawesi Utara. Pada awalnya, TNBNW merupakan penggabungan dari tiga kawasan konservasi, yaitu Suaka Margasatwa Dumoga seluas 93.500 hektare di Kabupaten Bolaang Mongondow, Cagar Alam Bulawa seluas 75.200 hektare di Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Suaka Margasatwa Bone seluas sekitar 110.000 hektare di Gorontalo.

Sementara struktur Balai TNBNW terbagi menjadi tiga wilayah seksi pengelolaan taman nasional (SPTN), yakni SPTN Wilayah I Limboto, SPTN Wilayah II Doloduo, dan SPTN Wilayah III Maelang, dan setiap SPTN memiliki total 11 resor yang lokasi kantornya di sekitar kawasan penyangga hutan

Dalam perkembangan pengelolaan TN, sejak 2016 mulai dikembangkan sistem pengelolaan berbasis tapak atau Resort Based Management (RBM), yaitu sistem pengelolaan kawasan konservasi yang mengedepankan resor-resor sebagai pusat kegiatan dan pengelolaan.

Resor merupakan kekuatan utama dan menjadi bagian terpenting dalam pengelolaan kawasan TNBNW.

“Mereka (staf resor) yang sering bersinggungan dengan masalah-masalah di lapangan. Termasuk dengan masyarakat di kawasan penyangga,” ujar Supriyanto, Kepala Balai TNBNW.

Yang paling menjadi pembeda dari RBM ini, kata Supriyanto, adalah pendekatan kepada masyarakat yang lebih preventif dan humanis. Agar tidak ada lagi “perang” antara petugas balai dan masyarakat, agar tidak ada lagi istilah penjajah dan terjajah.

Bekerja sama dengan Enchanting the Protected Area System in Sulawesi for Biodiversity Ceonservation (EPASS), kini pengelolaan TNBNW tidak hanya mengedepankan resor, namun juga melibatkan masyarakat untuk berkolaborasi. Salah satu program dalam pengelolaan berbasis tapak ini adalah pemulihan ekosistem kolaboratif.

Masyarakat di desa-desa kawasan penyangga dijadikan aktor utama dalam praktik-praktik pemulihan ekosistem, tapi tidak merampas dan melumpuhkan ekonomi mereka.

Lawan Menjadi Relawan

Masyarakat yang terlanjur memanfaatkan kawasan hutan untuk perkebunan sebagian besar menanam tanaman jangka pendek atau musiman seperti jagung—yang memang tujuannya untuk membantu perekonomian mereka. Konversi hutan alam menjadi lahan pertanian disadari menimbulkan banyak masalah seperti penurunan kesuburan tanah, erosi, kepunahan flora dan fauna, banjir, kekeringan dan bahkan perubahan lingkungan global.

Sejak penerapan pemulihan ekosistem kolaboratif, para petani tidak diusir melainkan wajib menanam tanaman tahunan seperti pohon kemiri, durian, dan kenari. Mengubah lahan pertanian mereka memakai metode agroforestri atau dikenal dengan istilah wanatani: Sederhananya, menanam pohon di lahan pertanian.

Selain untuk mencegah perluasan tanah terdegradasi, agroforestri diharapkan dapat bermanfaat untuk melestarikan sumber daya hutan, meningkatkan mutu pertanian serta menyempurnakan intensifikasi dan diversifikasi silvikultur.

“Lagipula tanaman-tanaman yang dibagikan secara gratis itu juga bisa menambah pendapatan mereka. Jadi ketika menunggu panen jagung, ada pohon kemiri yang bisa menjadi pendapatan alternatif,” kata Agung Triono Hermawan, Kepala SPTN II Doloduo TNBNW—wilayah yang menjadi pusat program pemulihan ekosistem kolaboratif.

Selain itu, tanaman-tanaman yang dipilih itu merupakan pangan bagi satwa-satwa di hutan TNBNW, seperti burung maleo dan julang sulawesi yang sangat ketergantungan dengan biji-bijian. Kemiri yang ditanam petani, bisa menjadi makanan alami bagi spesies-spesies endemik ini. Pemulihan ekosistem kolaboratif menjadi jalan tengah yang adil dalam konflik pemanfaatan ruang di hutan TNBNW.

Beberapa gebrakan kolaboratif lainnya adalah patroli bersama masyarakat, ekowisata yang melibatkan masyarakat di desa penyangga, serta para pemburu yang kini direkrut menjadi pelindung satwa-satwa yang dulunya mereka buru. Warga-warga yang sebelumnya dianggap menjadi biang masalah, diajak secara kolaboratif menjadi solusi dari masalah: Dari lawan menjadi relawan.