TEMPAT KAMI MELAPORKAN


Terjemahkan halaman dengan Google

Artikel Publication logo Oktober 12, 2022

Bersama Menjaga Kekayaan Nusakambangan

Negara:

Penulis:
boats on a river
bahasa Indonesia

Keberadaan hutan hujan tropis di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia begitu penting...

SECTIONS

KAWASAN CAGAR ALAM NUSAKAMBANGAN TIMUR: Kawasan Cagar Alam Nusakambangan Timur di Cilacap, Jawa Tengah (Jateng) merupakan salah satu koridor pergerakan macan tutul. Di kawasan setempat masih cukup banyak satwa yang bisa ditemukan. Foto oleh Lilik Darmawan/Media Indonesia. Indonesia, 2022.

Hutan Nusakambangan menjadi salah satu kawasan hutan hujan tropis yang tersisa di Pulau Jawa. Pelestarian flora dan faunanya menjadi tugas bersama.


SEEKOR macan kumbang atau macan tutul hitam (Panthera tigris melas) terlihat berjalan dengan santai di kawasan hutan Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Satwa buas itu memiliki habitat di kawasan hutan dan cagar alam.

Macan kumbang menjadi salah satu satwa dilindungi yang masih mendiami kawasan hutan hujan tropis yang tersisa di Pulau Jawa itu. Nusakambangan ialah pulau kecil yang luasnya hanya 210 kilometer persegi atau sekitar 21 ribu hektare (ha). Panjangnya 36 km dengan lebar antara 3-9 km.

Nusakambangan berbukit-bukit, bergelombang, serta sedikit daerah datar di pantai bagian utara dan ujung barat pulau. Pulau ini memiliki ketinggian 0-190 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Status Pulau Nusakambangan cukup unik karena sudah ditetapkan sejak baheula sebagai pulau penjara. Di pulau itulah, saat ini ada delapan lembaga pemasyarakatan (LP) yang beroperasi.

Nusakambangan ditetapkan sebagai pulau penjara melalui Ordonansi Staatsblad Nomor 25 Tanggal 10 Agustus 1912 dan diperkuat dengan SK Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 25 Tanggal 24 Juli 1922 yang dimuat dalam Berita Negara Hindia Belanda Tahun 1928 Nomor 381 ten- tang wujud penjara Banyumas.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) yang dahulu bernama Departemen Van Justice sejak pemerintahan Hindia Belanda telah menerima mandat dan memiliki otoritas untuk melakukan pengelolaan Pulau Nusakambangan sesuai Surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda Nomor 32 Tahun 1937.

Kemudian, pada 2013, Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) kembali menegaskan bahwa kuasa dan kewenangan pengelolaan Nusakambangan berada pada Kemenkum dan HAM Cq Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Cagar alam

Meski ada bangunan penjara sejak zaman Belanda, Nusakambangan juga menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati yang khas. Tidak hanya macan tutul atau macan kumbang, juga banyak satwa lainnya.

Dalam risetnya yang dibukukan pada 2014, Prof Tukirin Partomihardjo menyebutkan ada tanaman dan satwa langka yang ditemukan di pulau itu. Di antaranya fauna yang dilindungi seperti macan tutul (Panthera pardus), bango tontong (Leptoptilus javanicus), tenggiling (Manis javanica), landak (Hystrix javanica), kancil (Tragulus javanicus), dan penyu hijau (Chelonia mydas). Penyu juga kerap mendarat dan bertelur di pantai selatan Nusakambangan yang sepi dan minim cahaya.

Sementara itu, untuk flora, ada 767 jenis tumbuhan berbunga dan tumbuhan paku. Bahkan, di antaranya diketahui sebagai jenis endemik, langka. Di antaranya bunga bangkai jangkung (Amorphophallus decussilvae), Lithocarpus platycarpus atau se- jenis oak, gaharu tanduk (Gonystylus macrophyllus), hingga pelahlar (Dipterocarpus littoralis) yang endemik Nusakambangan.

Di pulau ini, ada empat cagar alam, yakni Cagar Alam Nusakambangan Timur, Cagar Alam Nusakambangan Barat, Cagar Alam Karangbolong, dan Cagar Alam Wijaya Kusuma.

Cagar Alam Nusakambangan Timur memiliki luas 277 ha. Kawasan ini mempunyai tipe ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah dengan hutan hujan yang selalu hijau. Di kawasan ini cukup kaya keanekaragaman hayatinya.

Di sana ada Rafflesia padma yang sudah langka dan formasi Barringtonia dengan tumbuhan yang sangat unik. Pada awalnya kawasan ini mempunyai luas 928 ha dan setelah dilakukan tata batas pada 1979 luas kawasannya menjadi 675 ha.

Lalu, ada Cagar Alam Wijaya Kusuma yang hanya berupa dua buah batu karang besar yang terletak di sebelah tenggara Nusakambangan, dengan flora utamanya Wijayakusuma (Pisonia sylvestris). Luasannya hanya 0,026 ha. Satu lagi ialah Cagar Alam Karang- bolong dengan luas cuma 0,5 ha.

Masih terjaga

Kepala Resor Konservasi Wilayah (RKW) Cilacap, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jateng Dedy Rusyanto memastikan macan tutul masih ada di hutan Nusakambangan. “Kami sudah memasang kamera trap. Macan tutul bergerak tidak hanya di cagar alam, tetapi juga di kawasan hutan Pulau Nusakambangan,” ungkapnya kepada Media Indonesia, September lalu.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan tim BKSDA, jumlah populasi macan tutul di Pulau Nusakambangan diperkirakan berjumlah 18-20 ekor. “Kamera yang kami pasang bersama dengan sebuah NGO konservasi memastikan ada macan tutul. Selain dari kamera, tim juga menemukan jejak mereka,” tambah Dedy.

Pada kesempatan terpisah, pelaksana tugas (Plt) Ketua Yayasan Nusa Segara Indonesia Mukhamad Nur Zaman mengatakan berdasarkan riset yang dilakukannya di Pulau Nusakambangan pada 2016-2017, pihaknya masih menemukan cukup banyak pelahlar. Pohon tersebut merupakan endemik Nusakambangan.

“Tim menemukan 30 pohon besar baik di kawasan Cagar Alam Nusakambangan Timur maupun Barat. Diameternya sekitar 20 cm dengan ketinggian hingga 15 meter lebih,” paparnya.

Sementara itu, untuk anakannya, tim menemukan sekitar 200-300 tegakan. “Kami optimistis pelahlar masih cukup banyak di Pulau Nusakambangan. Padahal, kami belum masuk ke hutan di luar cagar alam,” ujar Zaman.

Ancaman

Namun, ancaman tetap ada. Hutan hujan tropis dataran rendah Pulau Nusakambangan ini terancam alih fungsi lahan, pembalakan liar, perburuan satwa, dan pendatang ilegal. Selain itu, juga di Pulau Nusakambangan ada penambangan batu kapur untuk semen.

Penelitian pada 2011 oleh Eming Sudiana dan Imam Widhiono MZ dari Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto yang diterbitkan di jurnal ilmiah Biosfera menyebutkan mengenai laju kerusakan hutan Nusakambangan. Kedua peneliti menyatakan kerusakan hutan Nusakambangan berdasarkan peta geografis global positioning system pada 2010, diperkirakan mencapai 472,45 ha. Penyebab utama kerusakan ialah pembukaan lahan untuk perkebunan, penebangan liar, dan pembukaan lahan pertanian. Banyak lahan menjadi kawasan pertanian, untuk kebun kelapa, tambak udang, dan perkebunan pisang.

Masalah lain ialah pencurian kayu dan penebangan liar oleh masyarakat luar pulau. Kondisi itu terjadi akibat adanya konflik kepentingan ekonomi dan ekologis serta rendahnya pemahaman serta komitmen terhadap konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

“Sampai sekarang masih ada pencurian, meski skalanya kecil. Yang paling rawan terjadi pada 2004-2005. BKSDA dan kepolisian sampai memproses pidana enam kasus pembalakan dalam satu tahun,” sambung Kepala RKW Cilacap Dedy Supriyanto.

Saat ini BKSDA tidak hanya melakukan patroli. “Kami juga mengajak seluruh pihak untuk bersama menjaga kawasan hutan,” tandas Dedy. (N-2)


Digali, tetapi juga Direhabilitasi

PEMBALAKAN liar dan perburuan sejak 1974 hingga 2023. Sampai 2021, satwa, khususnya burung, masih mereka sudah menambang 190 ha atau terjadi di kawasan hutan di Pulau 19% dari luas IUP.

Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Balai Konservasi Sumber Daya Alam harus menggandeng warga untuk ikut menjaga kekayaan alam itu.

“Dengan jumlah personel terbatas, sulit untuk bisa menjaga kawasan dengan maksimal. Karena itu, selain patroli, kami juga melakukan edukasi pada warga,” ungkap Kepala Resor Konservasi Wilayah (RKW) Cilacap, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jateng.

Yang dirangkul ialah warga sejumlah desa di Kecamatan Kampung Laut seperti Klaces dan Ujung Alang.

“Kami menggandeng mereka untuk memunculkan kesadaran pentingnya menjaga hutan Nusakambangan,” ujarnya.

Upaya lain, RKW mengajak pemangku kepentingan peduli. Di antaranya melakukan rehabilitasi kerusakan habitat dan menanaminya dengan anakan pohon.

Upaya lain, BKSDA merangkul perusahaan tambang PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) dan Pengelola Lembaga Pemasyarakat Nusakambangan untuk ikut menjaga hutan. “Kepada SBI, kami minta mempercepat reklamasi dan melakukan aksi penghijauan.”

Reklamasi

Saat dihubungi, Corporate Communications Manajer PT SBI Novi Maryanti mengakui perusahaannya memegang izin usaha pertambangan (IUP) batu kapur seluas 998,5 hektare (ha) atau 4,7% dari total luas Nusakambangan yang mencapai 21 ribu ha.

“Yang kami tambang 350 ha atau 1,6% dari luas Nusakambang. Sekarang yang aktif 87 ha saja.”

SBI mengantongi izin menambang sejak 1974 hingga 2023. Sampai 2021, mereka sudah menambang 190 ha atau 19% dari luas IUP.

Areal yang sudah selesai ditambang mencapai 63 ha. “Areal ini telah dihijaukan kembali secara keseluruhan dengan pohon asli Nusakambangan,” tandasnya.

Perusahaan menanam 39.800 pohon. Reklamasi diawasi gubernur dan bupati melalui dinas ESDM, dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BKSDA, dan Kementerian Hukum dan HAM.

“Di areal kami juga terdapat lahan konservasi seluas 650 ha atau 65%

dari IUP. Kami berkomitmen tidak menambang di sana karena itu kawasan sabuk hijau,” tambah Novi.

PT SBI juga berinisiatif melakukan pemantauan flora dan fauna. Atas semua upaya itu, perusahaan mendapat penghargaan dari Pemprov Jateng sebagai perusahaan yang telah menerapkan penambangan yang baik (good mining practice) 2022.

Upaya menjaga hutan juga dilakukan LP Nusakambangan. Mereka melakukan penghijauan di kawasan yang kosong.

“Kami melakukan penghijauan di sejumlah tempat yang terbuka. Mulai areal LP Terbuka sampai LP Batu dan LP Khusus Karanganyar,” kata Koordinator LP se-Nusakambangan I Putu Murdiana.

Ia mengaku pihaknya juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian flora dan fauna. “Kami fokus menjaga satwa liar macan tutul atau lutung Jawa dan pohon pelahlar.”

Untuk mencegah ancaman kelestarian hutan, Putu mengaku berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lain melakukan patroli bersama. “Kami lakukan tindakan tegas dengan mengusir pembuka lahan dan membakar gubuk pendatang ilegal, sekaligus memproses hukum mereka.” (Lilik Darmawan/N-2)

RELATED CONTENT