TEMPAT KAMI MELAPORKAN


Terjemahkan halaman dengan Google

Artikel Publication logo Mei 18, 2022

Upaya Memutus Penjarahan Taharu Herman Johannes

Negara:

Penulis:
A man measures and examines plants using a stick while squatting in the rainforest.
Inggris

The Herman Johannes Forest Park has an area of 1,900 hectares. It is located in 12 villages and four...

SECTIONS

TAHURA HERMAN JOHANNES: Patung Raja Amarasi Hendrik Arnold berdiri kukuh di Taman Hutan Raya (Tahura) Herman Johannes di Desa Kotabes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, NTT, pekan lalu. Foto oleh Palce Amalo. Indonesia, 2022.

"Lihat, ini bekas penjarahan," kata Yeri Keo, 44, sambil menunjuk ke arah tunggak pohon jati yang terlihat ada bekas gergaji mesin.

Di pinggiran tunggak tumbuh tunas baru dengan ketinggian sekitar 1 meter, tetapi di tunggul lainnya, tunas baru sudah bere- generasi menjadi pohon baru. Usianya tak kurang 10 tahun, tetapi untuk tunas yang masih muda berusia sekitar 1 tahun. Tak jauh dari situ, ada jalan setapak membelah tanah lapang, bekas penebangan pohon menuju kebun warga.

Dia datang bersama wartawan ke Taman Hutan Raya (Tahura) Prof Ir Herman Johannes di wilayah Desa Kotabes, Keca- matan Amarasi, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, itu untuk membuktikan ada penjarahan kayu di sana.

Kami juga menemukan bekas kerusakan tanaman hortikultura yang ditanam peme- rintah sebagai ganti pohon yang dijarah. Penyebabnya, warga melepasliarkan ternak mereka untuk mencari makanan di kawasan hutan. Di bagian hutan yang lain, kami berpapasan dengan warga yang pulang membawa seikat kayu kering.


As a nonprofit journalism organization, we depend on your support to fund journalism covering underreported issues around the world. Donate any amount today to become a Pulitzer Center Champion and receive exclusive benefits!


Keluarga Yeri Keo bersama belasan penduduk Kotabes lainnya bermukim di kawasan itu. Jarak rumah mereka antara 300-500 meter dari gerbang hutan, tetapi untuk menjangkau lokasi pepohonan yang ditebang, masuk lebih dalam lagi ke tengah hutan sejauh 1 kilometer.

Tinggal di situ, ia tahu setiap aktivitas yang memicu kerusakan hutan seperti penjarahan kayu, pembukaan ladang, perburuan satwa, pengambilan kayu bakar, dan pengembalaan liar. Aktivitas ini berlang-sung selama bertahun-tahun, membuat tahura sebagai sarana belajar, penelitian, dan pelestarian flora dan fauna endemik Pulau Timor di ambang kerusakan.

Bukti-bukti penjarahan kayu diperkuat hasil penelitian Dosen Universitas Nusa Cendana Kupang, Nikson Rammang. Ia mencatat penjarahan kayu dalam skala besar terjadi sejak 1998 pasca-Orde Baru runtuh. Namun, aparat keamanan baru berhasil menangkap delapan pelaku penjarahan hutan pada 2008-2013. “Antara 60%-70% tahura sudah hancur, destruktifnya dari 1998,” kata Nikson Rammang.

Seluruh pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke penjara, beberapa pelaku ialah penduduk setempat dan beberapa lagi dari tempat lain. Barang bukti sebanyak 357 batang kayu berbagai jenis disita penegak hukum, yakni akasia (Acacia sp), mahoni (Swietenia macrophylla), jati (Tectona grandis), dan johar (Cassia siamea). Meskipun pasca-2013 tidak ada penjarah hutan yang tertangkap, aktivitas penjarahan terus berlangsung. Ternyata, para penjarah mengambil kayu di malam hari saat warga terlelap tidur atau ketika turun hujan deras. “Biasanya orang mencuri kayu pada musim hujan, pakai gergaji besar lalu angkut saat hujan deras,” kata Nikson Rammang.

Usut punya usut, penjarahan kayu semakin menjadi-jadi bersamaan pengelolaan kawasan berpindah tangan dari Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Pemerintah Kabupaten Kupang, dampak dari terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sejak itu, delapan anggota Kesatuan Resort Pengelolaan Hutan (KRPH) yang menjaga dan mengawal kelestarian Tahura Prof Ir Herman Johannes kembali ke dinas kehutanan di Kota Kupang, satu orang di antaranya pindah ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kupang. Tahura pun seolah tak bertuan.

Tentu empat bangunan kantor dan pos jaga yang ditempati penjaga hutan tidak terurus dan terbengkalai. Delapan tahun ditinggalkan, kini bangunan-bangunan itu menyeramkan dan ditumbuhi ilalang. Patung Raja Amarasi Hendrik Arnold Koroh yang memerintah dari 1925-1951, berdiri kukuh di depan salah satu bangunan yang ditinggalkan itu.

Pada bagian bawah patung ada nama empat suku yang ditulis pada marmer. Mereka ialah suku-suku yang berdiam di kawasan hutan yaitu Tirnam, Abineno,
Paskuam, dan Naibano. Ada juga tulisan dalam bahasa Timor, yakni Taras Sisi Oni (dilarang mengambil daging dan madu) dan Arkiltnek Hit Pah He Tamriama Tasnau (mari lestarikan hutan agar tetap lestari dan abadi).

Tulisan tersebut mengutip aturan yang dibuat raja sehingga di masa kepemimpinannya, keutuhan kawasan itu terjaga dengan sempurna. Raja sering masuk hutan untuk berburu, sedangkan masyarakat di larang menikmati apa pun di dalamnya termasuk mengambil kayu kering. Warga yang melanggar dikenai sanksi adat.

“Te tapi sekarang warga yang berburu, menguliti kulit pohon. Setelah pohon mati mereka datang lagi mengambil kayunya,” tambahnya. Lebih dari setengah abad, kawasan ini satu kelompok dengan Cagar Alam Mutis Timau seluas 1.667.962 hektare yang dikenal dengan kelompok hutan Sisimeni Sanam RTK 185, yaitu kawasan hutan yang membentang dari Amarasi (Sisimeni) di bagian timur sampai Fatuleu (Sanam) di bagian barat.

Zaman kolonial sekitar 1932, raja menyerahkan penataan hutan ke pemerintah Hindia Belanda. Mereka membangun pal batas untuk memisahkan rumah penduduk dengan kawasan hutan mengunakan tumpukan batu. Sekarang, pal batas masih dipertahankan, bahkan dibuat permanen dengan semen.


BUKTI PENJARAHAN: Warga berdiri di dekat bekas penebangan pohon jati di tengah kawasan Tahura Herman Johannes di Kupang, NTT, pekan lalu. Pepohonan di kawasan hutan ini ditebang secara liar dan dijarah sejak era reformasi 1998, dan membuat kawasan hutan ini menghadapi ancaman serius. Foto oleh Palce Amalo. Indonesia, 2022.

Meskipun rumah penduduk ada di dalam kawasan hutan selama bertahun-tahun, di luar kawasan yang dilindungi atau di luar pal batas. Beda versi pemerintah
kawasan itu dilindungi dan tidak boleh diganggu manusia.

“Namun, faktanya masyarakat berdiam di situ dari turun-temurun. Sebelum pemerintah mengeklaim lokasi itu sebagai kawasan hutan, masyarakat sudah lama berdiam di sana,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupa ten Kupang, Paternus Vinci.

Tahun terus berganti. Pada 1996, Presiden mengeluarkan Kepres Nomor 80 ten tang pemberian nama Tahura Prof Ir Herman Johannes untuk kawasan ini. Dia pahlawan nasional asal Pulau Rote dan pernah menjabat Rektor Universitas Gadjah Mada.

Memiliki luas 2.038,30 hektare, Tahura Prof Ir Herman Johannes meliputi 10 desa dan kelurahan di dua kecamatan, yaitu Desa Nonbes, Ponain, Tesbatan, Kotabes, Apren, dan Oenino di Kecamatan Amarasi, kemudian Desa Nekmese, Retraen, serta Ke lurahan Buraen dan Sonraen di Amarasi Selatan.

Penjarahan libatkan aparat

Sebenarnya aksi penjarahan bisa dihindari jika pemerintah melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan.

Mereka perlu tahu dan ikut terlibat dalam setiap rencana pengambilan keputusan mengenai program dan kebijakan yang berkaitan pelestarian hutan sebab setiap kebijakan yang muncul terkait dengan hutan bakal memengaruhi kehidupan mereka.

Pada bagian lain, masyarakat masih meng anggap kawasan ini tidak dilin dungi karena tidak ada penjaga, dan melihat orang-orang bebas keluar masuk hutan. Interaksi warga dengan hutan intensif karena salah satu akses jalan yang menghubungkan desa-desa di sekitar hutan melalui kawasan ini.

Nikson mengibaratkan pengelolaan kawasan hutan itu seperti orang yang menggelar hajatan, tetapi tidak mengundang tetangganya. Ketika rumahnya terbakar, tidak ada tetangga yang bantu memadamkan api. Kondisi seperti itu yang membuat perusakan kawasan hutan yang berjarak dua jam perjalanan dari Kota Kupang itu berlanjut, entah sampai kapan. (N-1)